Perundang-undangan Nasional

Perundang-undangan nasional adalah suatu aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk kemudian dipatuhi oleh seluruh warga negara dalam skala nasional. Sebelum kita jauh berbicara tentang perundang-undangan, ada baik baiknya kita mesti memahami apa itu kebijakan publik. Mengapa demikian, secara tak langsung pada saat kita membicarakan perundang-undangan maka kita juga akan membahas tentang kebijakan publik karena perundang-undangan adalah produk dari kebijakan publik. berbagai pendapat banyak mengungkapkan tentang kebijakan publik, namun tidak salah kalau kita mencoba untuk mensederhanakan definisinya. Kebijakan publik adalah suatu aturan yang dihasilkan oleh lembaga yang berwenang dengan maksud untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Adapun proses pembuatan kebijakan publik meliputi:

1. Formulasi kebijakan

• menentukan isu/masalah
• pendataan masalah
• stratifikasi masalah
• perumusan kebijakan
• pengesahan kebijakan

dalam tahap pertama ini lembaga yang berwenang mengklarifikasi berbagai isu yang muncul dalam sebuah masyarakat. setelah seluruh isu tersebut terdata, maka langkah berikutnya adalah membuat agenda kerja lembaga untuk menyusun berbagai isu tersebut dalam berbagai strata. Kemudian berbagai isu yang sudah disusun mulai dibahas bentuk penyelesaian dalam bentuk perumusan kebijakan publik. Setelah terbentuk rancangan tersebut, maka rancangan tersebut akan memasuki agenda untuk didiskusikan dalam musyawarah lembaga untuk disahkan menjadi kebijakan publik.

2. Implementasi Kebijakan

pada tahap ini pemerintah bersama dengan dengan warga negara memiliki kewajiban untuk tunduk patuh terhadap kebijkan yang sudah disahkan.

3. Evaluasi kebijakan

Dalam pelaksanaannya, kebijakan akan sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Manakala kebijakan yang telah disahkan ternyata tidak memberikan perubahan berarti dalam suatu permasalahan, maka kebijakan tersebut akan ditinjau kembali untuk kemudian dievaluasi untuk menentukan solusi terbaik bagi permasalahan tersebut.

otonomi daerah

HAKIKAT OTONOMI DAERAH

Berbicara mengenai Otonomi Daerah kita akan dihadapkan dengan wajah pemerintahan daerah kita. Dalam kurun waktu 61 tahun, Indonesia telah memproduk sedikitnya 3 buah undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, diantaranya:

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, dan
3. Undang-Undang No. 32 tahun 2004

kesemua Undang-undang tersebut mengkoridori segala aktivitas pemerintahan, khususnya pemerintahan di daerah.

terkait pelaksanaan Undang-undang tersebut, terutama undang-undang No. 32 Tahun 2004 sebagai undang-undang terkini memberikan dampak bagi pelaksanaan otonomi daerah di seluruh wilayah Indonesia. terdapat sediktinya 3 asas pelaksanaan otonomi daerah, yaitu:

1. Asas Desentralisasi

yaitu penyerahan wewenang pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerinta daerah. Wewenang ini diberikan terkait dengan sifat khas dari masing-masing daerah seperti agama,adat istiadat dan lain-lain.

2. Asas Dekonsentrasi

yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. pelaksanaannyadapat berupa pembentukkan Kantor Wilayah.

3. Asas Pembantuan

penugasan dari pemerintah kepada daerah untuk membantu tugastertentu dan wajib bertanggung jawab kepada yang menugaskannya.

Dalam pelaksanaannya, tidak semua daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan Otonimi Daerah. daerah yang dimaksud adalah daerah-daerah otonom, daerah yang dimaksud meliputi:

• daerah provinsi
• daerah kabupaten
• daerah kota
• desa

selain di tingkat I dan II, terdapat pula pelaksanaan otonomi daerah di tingkat pedesaan. artinya desa memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan memperhatikan susunan asli, hak asal-usul dan adat istiadat. Terkait apakah sebuah daerah termasuk daerah otonom harus memperhatikan beberapa syarat pembentukkan daerah otonom, yaitu:

1. kemampuan ekonomi
2. jumlah penduduk
3. luas daerah
4. pertahanan dan kemanan nasional
5. syarat-syaratlain yang memungkinkan daerah melaksanakan pembangunan, serta pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

adapun maksud dan tujuan otonomi daerah tersebut adalah:

1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui eksplorasi kekayaan daerah
2. meningkatkan pelayanan umum
3. meningkatkan daya saing daerah karena setiapdaerah memiliki potensi yang berbeda

Namun dalam pelaksanaannya, tidak seluruh urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah. pada pasal 10 ayat 3 dijelaskan bahwa yang menjadi urusan pemerintah pusat adalah:

1. politik luar negeri
2. pertahanan
3. keamanan
4. yustisi
5. moneter dan fiskal nasional
6. agama

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM OTONOMI DAERAH

Masyarakat menjadi bagian yang sangat penting dalam mensukseskan pelaksanaan otonomi daerah. hal tersebut dimaksudkan bahwa, antara pemerintah sebagai pelaksana undang-undang dan masyarakat saling memberikan dukungan satu sama lain agar pelaksanaan otonomi daerah bisa berjalan sesuai dengan harapan seluruh masyarakat. Terkait hal tersebut, kita juga mesti memperhatikan segala unsur yang lahir dari sebuah masyarakat. Kita sadari bahwa, dalam pelaksanaannya masyarakat terikat dalam suatu aturan hidup atau norma. Norma yang dimaksud meliputi:

1. Norma Agama

Norma agama ialah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah, larangan dan anjuran yang berasal dari Allah.

2. Norma Kesusilaan

Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati nurani manusia.

3. Norma Kesopanan

Norma kesopanan ialah peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia.

4. Norma Hukum

Norma hukum ialah peraturan hidup yang timbul sebagai upaya untuk menjamin keamanan dan kenyamanan setiap individu.